Pesan Pastoral BPMS GKI untuk Pilkada Serentak 2018

“Ya Tuhan .…. tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih .....”

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,

Pada hari Rabu, 27 Juni nanti bangsa kita akan melaksanakan Pilkada serentak. Ada 171 daerah di Indonesia, terdiri dari 17 propinsi, 39 kota dan 115 kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak. Dari segi jumlah pemilih, pemilih pada Pilkada Serentak 2018 ini merupakan yang terbesar dibandingkan pemilih Pilkada Serentak 2015 dan 2017. Pilkada ini sangat penting karena dilakukan menjelang Pemilu Serentak 2019. Akibatnya, tensi politik dan kompetisinya sangat tinggi. Itulah sebabnya, Tahun 2018 ini disebut Tahun Politik. Pilkada Serentak pun menjadi perhelatan dengan aroma Pemilu. Berkenaan dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak itu, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia (GKI) perlu menggaris-bawahi beberapa aspek penting dalam menyikapi partisipasi kita dalam pesta demokrasi ini.

Pertama, kami mendorong segenap warga jemaat agar berpartisipasi secara aktif dalam Pilkada Serentak tersebut. Partisipasi tersebut harus kita maknai sebagai panggilan dan tanggungjawab kita sebagai warga negara demi menjaga tegaknya proses dan budaya demokrasi dalam NKRI. Dalam segala kekurangannya, hanya sistem demokrasi yang bisa menjaga keutuhan bangsa yang majemuk ini. Oleh karena itu, hindari sikap apatis dalam politik karena apatisme, kata Hannah Arendt, adalah bunuh diri massal. Apatisme politik berarti memberikan peluang seluas-luasnya bagi politisi jahat opportunistik untuk mengokohkan dominasinya di atas ketidakadilan dan penderitaan kita semua.

Kedua, partisipasi kita bukan sekedar memilih pemimpin daerah yang baik. Lebih dari itu, partisipasi kita harus didasari dengan tanggungjawab untuk melakukan perbaikan terhadap proses dan sistem Pilkada agar menjadi lebih baik. Partisipasi kita diperlukan agar Pilkada Serentak berjalan secara partisipatif, professional, akuntabel dan transparan. Itulah sebabnya, kita bertanggungjawab untuk menjaga dan mengawasi agar Pilkada Serentak ini dijauhkan dari segala jenis kecurangan dalam bentuk apa pun, termasuk manipulasi suara dan politik uang.

Ketiga, Pilkada Serentak harus menjadi pesta demokrasi. Oleh karena itu kita harus mencegah dan melawan politisasi SARA dan ujaran kebencian yang memecah-belah bangsa ini. Kita membutuhkan kedewasaan rasional dan emosional, serta kesabaran untuk mengembangkan pesan dan sikap damai di tengah berbagai opini yang menyesatkan dan mengadu domba bangsa. Kami mendorong agar jemaat di lingkungan GKI memberikan perhatian, tuntunan dan motivasi kepada kaum muda yang adalah pemilih baru agar mereka menyadari pentingnya berpartisipasi secara aktif dan kritis dalam Pilkada ini. Mereka harus didorong agar terlibat aktif karena, seperti kita ketahui, pemilih muda atau kaum milenial dalam Pilkada Serentak kali ini mencapai 55%. Ironisnya, mereka memiliki tingkat apatisme yang tinggi terhadap politik. Majalah Time (2013) menyebut mereka sebagai The Me Me Me Generation yaitu generasi yang individualistik, sangat bergantung pada teknologi, dan apatis terhadap politik. Survey yang dirilis CSIS dan Litbang Kompas November lalu menunjukkan hanya 2,3% dari generasi milenial yang tertarik dengan isu sosial-politik. Mereka harus didorong untuk bersikap kritis agar mereka tidak terjerat pada sikap sektarian dan primordialistik karena efek instrumentalisasi agama atau etnik yang dimainkan oleh para politisi jahat.

Keempat, perlu memiliki kecerdasan dalam menangkal isu melalui media sosial. Bercermin dari Pilkada DKI Jakarta tahun lalu, harus disadari bahwa para kandidat, tim sukses dan pendukung bisa saja dengan sengaja memproduksi informasi palsu atau hoaks sebagai bagian dari kampanye demi kepentingan kelompoknya. Perlu kejelian untuk memilah antara berita palsu atau bohong dengan berita sebenarnya, antara yang fakta dan yang fiksi. Dalam rangka merespon penyalahgunaan media sosial itu, setiap jemaat ditantang untuk mendorong kaum muda untuk menggunakan media sosial secara cerdas dan bijak, serta memenuhinya dengan pesan-pesan sejuk yang penuh perdamaian. Ingatlah ucapan Paulus kepada jemaat di Tesalonika, “ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. (1 Tesalonika 5 : 21)

Kelima, bagi gereja, politik adalah sebuah panggilan untuk melayani umat, bangsa dan dunia ini demi terciptanya keadilan dan perdamaian bagi semua. Gereja tidak mempraktekkan politik kekuasaan atau politik identitas. Kita harus mendorong agar pemimpin itu dipilih karena kualitas hidup, pengabdian, cintanya pada rakyat dan bangsa Indonesia serta komitmennya pada Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, kita tidak boleh terjebak pada politik identitas yang berpotensi menimbulkan perpecahan internal dalam gereja dan perpecahan bangsa. Itulah sebabnya, kami sarankan agar tidak menjadikan rumah ibadah sebagai sarana kampanye oleh siapa pun dan untuk kepentingan siapa pun, serta tidak menjadikan khotbah sebagai alat untuk mendukung kandidat manapun.

Pdt. Budi Cahyono Sugeng (Ketua) - Pdt. Arliyanus Larosa (Sekretaris Umum)